1 Juni : Peringatan Untuk Sang Penguasa

 1 Juni : Peringatan Untuk Sang Penguasa 

IMMawan Rendi Morhum
 (Ketua Bidang Organisasi Pikom IMM FEB Unismuh Makassar Periode 2024-2025)

       Pertanggal 1 juni, diseluruh tanah air Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila ini merupakan Sebuah momentum historis yang telah mengakar dalam proses panjang kemerdekaan bangsa. Berbagai macam ritual digelar sebegitu megahnya, pidato-pidato heroik bergema diseluruh pelosok tanah air Indonesia dari perkotaan hingga pedesaan dan yang tak kalah heroiknya media sosial dipenuhi dengan kutipan-kutipan tentang dasar Negara itu. Namun dibalik  kemeriahan itu, ada yang sering luput dari kesadaran bahwa 1 Juni bukan hanya sekedar ceremony tahunan tapi merupakan cermin tajam bagi mereka yang memegang amanat kekuasaan. Sekiranya ini harus menjadi alarm bahwa Pancasila bukan hanya sekedar warisan sejarah, tapi ia merupakan amanat moral yang harus di jalankan terutama kepada mereka yang memegang kekuasaan atas rakyat.

            Dalam catatan sejarah panjang bangsa Indonesia, di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 pidato Bung Karno bukanlah sekedar pidato politik semata. Ini merupakan deklarasi nilai-nilai dasar yang akan membentuk watak peradaban Indonesia merdeka. Lima butir Pancasila “Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial” bukanlah sebuah jargon semata yang dengan entengnya disebut didepan khalayak ramai, melainkan asas hidup yang seharusnya mengatur arah kebijakan dan sikap para pemimpin negeri ini. Jika sampai pada hari ini Pancasila masih di kutip dalam setiap pidato-pidatonya, maka semangat pengorbanan, kejujuran, keberpihakan terhadap rakyat yang terkandung didalam butiran-butiran Pancasila harus diteladani dan dipegang teguh.

            Pada kenyataannya, amat disayangkan yang terjadi dilapangan banyak di temukan pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini bisa kita lihat pada kontras mencolok antara nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari dengan praktik kekuasaan.

            Dalam beberapa kasus banyak terjadi tindakan represif. Yang belum lama ini terjadi. Di Halmahera misalnya, tepatnya di desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara terjadi penembakan terhadap warga yang menolak aktivitas pertambangan ditanah adat mereka. Jika ditarik kebelakang ada tragedi kanjuruhan yang setidaknya memakan 135 korban. Lebih jauh kebelakang lagi ada kasus pembunuhan marsinah dan sebagainya, yang hingga saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengabaian terhadap sila kedua Pancasila. Aparat seringkali bersikap represif terhadap rakyat kecil sementara pelanggaran HAM masa lalu belum sepenuhnya di tuntaskan.

Sila ketiga tentang Persatuan Indonesia kian hari kian terkikis. Bagaimana tidak politik identitas dan ujaran kebencian terus dimainkan demi kepentingan golongan. Sementara itu sila ke lima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" seolah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat ditengah praktik kekuasaan sekarang. Banyak kebijakan yang kerap kali menguntungkan segolongan pihak, ketimpangan terjadi diberbagi sektor, dan yang tak kalah bengisnya dengan berbagai alasan yang secara nyata menyengsarakan rakyat (Koruptor) hampir selalu mendapatkan diskon tahanan. Sekiranya ini menunjukkan betapa nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno kala itu telah berubah menjadi hiasan pidato kenegaraan saja.

            1 Juni seharusnya menjadi cermin tajam untuk para penguasa. Apakah kekuasan yang diemban hari ini telah benar digunakan untuk menyejahterakan rakyat? Apakah Pancasila hanya dibaca dengan gagahnya di podium-podium tanpa di praktikan dalam bernegara? Padahal kepemimpinan pancasilais bukan tentang seberapa penting di ucapkan melainkan tentang keberanian serta kejujuran dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Tentu saja tidak semua pemimpin mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Ada juga segelintir tokoh publik, pejabat daerah, aparatur Negara, dan sebagainya. Bekerja diam-diam demi kepentingan rakyat tanpa sorotan sosial media. Tapi, kadangkala mereka sering tenggelam dalam sistem yang belum sepenuhnya menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bertindak serta berkuasa.

Oleh karena itu, ia bukan sekedar peringatan, ini merupakan panggilan nurani, ini harus terinternalisasi didalam jiwa. Bagi para penguasa, inilah saatnya, bukan hanya beretorika tapi mulai bertindak sesuai nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. “Soerkarno pernah berkata ‘wij namen er de vlam, gij behiel er sclechts de asch van! Welnu.  Jikalau kita mempelajari dan mengagumi sriwijaya dan mataram dan majapahit dan banten dan melayu dan singasasi, tetapi kita tidak Menangkap dan meneruskan api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar didalam jiwa sriwijaya, jiwa mataram, jiwa majapahit, jiwa banten, jiwa melayu itu, maka kita pun hanya mewariskan abu saja, mewariskan barang yang mati, mewariskan barang yang tiada harga’ (Ir, Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I)”.

Maka Untuk itu, Pancasila bukan hanya sekedar warisan sejarah tapi ia mempunyai nilai, mempunyai kobaran api yang harus di aktualisasikan. Sebab cepat atau lambat jika kekuasaan berjalan tanpa arah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka legitimasi moralnya akan runtuh. Ketika itu terjadi rakyat akan tahu bahwa Pancasila telah dikhianati bukan dari luar tapi oleh tangan-tangan kekuasaan itu sendiri.

Referensi

Soekarno. (2005). Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta : Penerbit Yayasan Bung Karno.

Betahita.id. (2025, 29 April). Polisi Tembak Warga Penolak Tambang Halmahera dengan Gas Air Mata. https://betahita.id/news/detail/11056/polisi-tembak-warga-penolak-tambang-halmahera-dengan-gas-air-mata.html?v=1746998752. Diakses pada 30 Mei 2025.

Pinter Politik.com. (2023, 11 Oktober). Aparat Represif, Negara Sudah Lupakan Rakyatnya. https://www.pinterpolitik.com/in-depth/aparat-represif-negara-sudah-lupakan-rakyatnya/.  Diakses pada 30 Mei 2025.