BBM Naik Lagi: Rakyat Jangan Terus Dijadikan Korban Stabilitas

 

Oleh:
IMMawan Muh. Khaidir Ramadhan
(ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik 
Pikom IMM FEB Unismuh Makassar Periode 2025-2026)

Kenaikan harga BBM hari ini kembali menunjukkan wajah pembangunan yang timpang. Ketika harga minyak dunia bergejolak, rakyat diminta memahami keadaan. Ketika APBN tertekan, rakyat diminta berkorban. Namun ketika ekonomi tumbuh dan keuntungan sektor energi meningkat, kesejahteraan rakyat justru tak kunjung mengalami lompatan yang berarti.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan rakyat menjadi pihak yang paling sering diminta mengerti, tetapi paling jarang menikmati hasil?

Kenaikan BBM bukan sekadar persoalan bertambahnya harga per liter di SPBU. Dampaknya jauh lebih luas. Ongkos transportasi naik, biaya distribusi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong, dan pada akhirnya daya beli masyarakat kembali tergerus. Di tengah lapangan kerja yang semakin sempit dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak keluarga, kebijakan ini berpotensi memperlebar jarak antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ironisnya, setiap kali kebijakan semacam ini muncul, narasi yang dibangun selalu sama: demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun stabilitas untuk siapa? Sebab bagi masyarakat kecil, stabilitas yang dimaksud sering kali terasa seperti ketidakstabilan yang dipindahkan ke dapur-dapur rakyat.

Kita tidak menutup mata terhadap realitas global. Harga minyak dunia memang berfluktuasi. Kondisi geopolitik internasional memang mempengaruhi pasar energi. Namun negara yang kuat bukanlah negara yang sekadar mengikuti mekanisme pasar, melainkan negara yang mampu melindungi rakyatnya dari dampak buruk pasar.

Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan energi tidak boleh hanya berorientasi pada keseimbangan neraca keuangan, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan sosial.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kenaikan BBM terus dianggap sebagai solusi yang normal. Padahal persoalan mendasarnya belum pernah benar-benar diselesaikan. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, kapasitas produksi nasional belum optimal, dan tata kelola energi masih menyisakan berbagai persoalan struktural. Akibatnya, setiap gejolak global selalu berujung pada satu kesimpulan: harga naik, rakyat menanggung.

Sebagai mahasiswa dan bagian dari kekuatan moral bangsa, kita harus berani mengatakan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari sehatnya APBN, tetapi juga dari seberapa besar keberpihakannya kepada masyarakat. Sebab negara tidak dibentuk untuk menyelamatkan angka-angka statistik, melainkan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya.

Hari ini BBM naik. Besok mungkin harga kebutuhan lain akan mengikuti. Karena itu, diam bukan pilihan. Kritik harus terus disuarakan, bukan untuk menolak perubahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

Sebab ketika rakyat terus diminta berkorban atas nama stabilitas, sementara ketimpangan tetap dibiarkan tumbuh, maka yang sedang dipertahankan bukanlah stabilitas, melainkan ketidakadilan yang dilembagakan.

"Energi adalah hak rakyat. Dan setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus selalu diuji dengan satu pertanyaan: apakah ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya mengatasnamakan rakyat?"

REFERENSI:

https://share.google/tNVZTDaYHqnnjcb5t

https://share.google/oDfz6tf2FWwV2uqKt

https://share.google/FnC6NgkCDai9Jm0I1

https://share.google/t3NwwIk8Nerpaglzl